BUKITTINGGI, — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengukuhkan kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Bukittinggi masa bakti 2026–2031 sekaligus melaunching Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
Kegiatan tersebut berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (11/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat peran pekerja sosial masyarakat sekaligus mendorong transformasi pelayanan sosial berbasis digital.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, pengukuhan kepengurusan IPSM merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Daerah PSM Kota Bukittinggi yang digelar pada 29 Juli 2026.
Menurutnya, kepengurusan sebelumnya telah berakhir sejak 2024. Karena itu, dilakukan pemilihan dan pengukuhan kepengurusan baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 10 Tahun 2019.
“IPSM merupakan wadah berhimpunnya para pekerja sosial masyarakat yang memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi, jembatan komunikasi, sekaligus penggerak sosial dalam menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat,” jelas Roza.
Bukittinggi Jadi Pilot Project Perlinsos Digital
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Bukittinggi juga melaunching Perlindungan Sosial Digital.
Roza Wahyuni mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut surat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Nomor B/1608/PD.02/2026 tanggal 4 Agustus 2026 tentang sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 114 kabupaten/kota.
“Bukittinggi menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pilot project dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Digital,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan perlindungan sosial yang semakin terintegrasi, sehingga penyaluran bantuan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Wako Ramlan: IPSM Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan, pengukuhan pengurus IPSM masa bakti 2026–2031 bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi merupakan peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat.
Menurut Ramlan, pekerja sosial masyarakat memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung berbagai persoalan sosial yang terjadi di lapangan.
“IPSM harus terus hadir memberikan perhatian, pendampingan, perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap kepengurusan IPSM yang baru mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sehingga berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Pelayanan Sosial Harus Cepat, Tepat dan Berbasis Data
Terkait implementasi Perlindungan Sosial Digital, Ramlan menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting dalam transformasi pelayanan sosial.
Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pelayanan sosial diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
“Data yang akurat menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar terdata, teridentifikasi, serta mendapatkan intervensi yang sesuai,” ujarnya.
Ramlan menekankan, transformasi digital bukan hanya mengenai penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut mampu menghadirkan pelayanan pemerintah yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan IPSM yang baru serta dimulainya implementasi Perlindungan Sosial Digital, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap kolaborasi antara pekerja sosial masyarakat dan pemerintah semakin kuat dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif, responsif dan tepat sasaran. (Fendy Jambak)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar